uu otonomi daerah terbaru. otonomi daerah bergantung pada UU PEMDA jug a yaitu UU No. uu otonomi daerah terbaru

Otonomi Daerah: Dari UU No 22/1999 ke UU No 32/2004 Di Indonesia soal desentralisasi menyangkut dua masalah penting, yakni: Pertama, penyebaran dan pelimpahan kekuasaan pemerintahan ke segenap daerah negara. Pemerintah Pusat . Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku. Kemudian juga terdapat rincian pada. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas. Dasar Pemikiran : a. 2004. Sedangkan menurut OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH. otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara; c. Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan kebijakan otonomi daerah. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Sekjen Kemendagri Ungkap Tiga Kunci Sukses Otonomi Daerah. com - Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua (Otsus Papua) telah disahkan menjadi undang-undang di DPR pada Kamis (15/7/2021). com - Tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Papua resmi disahkan menjadi undang-undang (UU). 18 Tahun 2001. Dalam UU No. kompetensi Aparatur Daerah Urusan Bidang Sosial Sesuai UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan RPJMN 2015-2019. Pembangunan RegionalKesimpulan Pada Penutup Makalah Otonomi DaerahKesimpulanSaran-saran Makalah Otonomi Daerah – Otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah. Pasal 18 Ayat (2) "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. UU No. 2021. 7. JAKARTA, KOMPAS. JAKARTA, MRP – Majelis Rakyat Papua (MRP) mengajukan judicial review UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) ke Mahkamah Konstitusi (MK), padahal UU itu baru disahkan pada Juli 2021. Halaman ini telah diakses 159880 kali. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 yang dilaksanakan pada Kamis. (UU) Nomor 29 Tahun 2022. Pasal 8. Bahasa Indonesia. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. UU ini mengatur mengenai pembentukan Provinsi Papua Selatan yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1290; : 19 Hlm. Peringati Hari Otonomi Daerah, Mendagri Beri Apresiasi ke Sejumlah Pemda. 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menitik beratkan pada studi kepustakaan terkait desentralisasi sistem dan otonomi daerah. Pengertian Otonomi Daerah Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ni’matul Huda, di satu sisi merupakan berkah bagi Papua, namun di sisi lain dapat menjadi pemicu kecemburuan daerah-daerah lain yang tidak memiliki otonomi khusus. 41, TLN NO. Lokasi. Dalam otonomi daerah, beberapa jenis pelayanan umum diserahkan kepada pemerintah daerah, karena pemerintah. UMUM. com - Bersamaan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah yang jatuh pada akhir April 2023, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian turut menyelenggarakan acara diskusi bertemakan “Optimalisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah”. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Lembaran Negara( Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Otonomi. Oleh: Fahmi Habib. Undang-undang (UU) tentang Pemerintahan Daerah. Penyetujuan pengesahaan Rancangan. TENTANG. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan . UU ini mengubah UU Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008. Lokasi. KOMPAS. Tetapi mungkin dapat menjadi pemicu kecemburuan bagi daerah-daerah lain,”. Undang-Undang Kepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan DaerahUndang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun. Ulasan Lengkap. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU Otonomi Daerah/ UU Otda) tampaknya akan bernasib serupa dengan adiknya, UU No. Kedua, potensi kekosongan peraturan di daerah. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6, pengertian Otonomi. idmemfasilitasi penyelenggaraan Otonomi Daerah. Untuk dapat melaksanakan tujuan dan prinsip-prinsip dari otonomi daerah, maka suatu negara atau bangsa mengharuskan pemerintah daerah secara terus-menerus untuk dapat berupaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah. Dalam Otonomi daerah, daerah dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Ateng Syarifuddin. 62, TLN NO. Luasnya Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan tentu tidak bisa jika sistem pemerintahannya hanya terpusat dan daerah tidak diberikan. 2 Lowongan Kerja Legal Internship Terbaru Pekan Ketiga September 2023. partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi di daerah masing-masing. 07/2021, BN. 22/1948 meletakkan titik berat otonomi pada Desa dan daerah lain setingkat Desa, dengan dasar pemikiran Pasal 33 UUD 1945. perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah… Fatkhul Muin 72 keputusan pada tingkat lokal, maupun pada tahap pelaksanaan dari berbagai keputusan tersebut. Tahun 2004 Jo UU No. Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan: Kajian. 199. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Cover Page Footnote . 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (6) UU No. Beberapamuatan dalam UU Cipta Kerja telah mereduksi hak otonomi seluas-luasnya yang diberikan kepada pemerintah daerah berdasarkan UUD 45. com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Revisi kedua Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua. Undang-undang otonomi daerah terbaru: terdiri dari UU Pemerintahan Daerah, UU Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, PP tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil. Jayapura (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui sidang paripurna pada 17 Juli 2021 telah mengesahkan revisi kedua Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua dengan memperbaiki tujuh poin krusial. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Armand Suparman, melihat UU HKPD akan memberikan dampak besar bagi daerah dan pertumbuhan ekonomi yang positif, namun dengan berbagai catatan. bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti; Baca juga: 25 Tahun Otonomi Daerah, Mendagri: Masih Banyak yang Tergantung dari Transfer Pusat. Pelaksanaannya pun perlu perbaikan di sana-sini. 32 tahun 2004 adalah hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri berbagai hal terkait pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 34/2000. 3 UU No. Menteri Keuangan Sri Mulyani. Hal itu. 7. Pembinaan dan pengawasan dari pemerintah perlu terus diperkuat karena tantangan ketiga provinsi yang lahir dari Undang-Undang Otonomi Khusus Papua itu. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2022. UU 2/2021 tentang Perubahan Kedua UU 21/2001 tentang Otonomi. tirto. 32, LN. Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua. UUD 1945 menjadi landasan hukum otonomi daerah yang utama, tepatnya pada pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B. ketentuan Pasal 112 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Mengingat : 1. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Otonomi Khusus di Papua. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rum pun ras Melanesia yang terdiriDownload: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan ujung penerapan otonomi daerah adalah kemandirian fiskal. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Uu 32-2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 23. Konferensi Pers Setelah Melakukan Pendaftaran ke MK – Humas MRP. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi. 32 Tahun 2004 adalah poin penting yang perlu untuk diketahui. Undang-undang ini juga mengatur tentang hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta. com, JAKARTA - Dua Omnibus Law yang hendak dibahas oleh pemerintah bersama DPR RI berpotensi menggerus otonomi daerah dan kewenangan pemda untuk mengatur daerahnya sendiri. Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab lebih merupakan kewajiban bagi daerah dari pada hak. Undang-Undang yang Mengatur Tentang Pemerintahan Daerah Adalah UU No 23 Tahun 2014. Sedangkan prinsip Otonomi Daerah yang dianut oleh Undang. Undang-undang ini dibuat untuk memenuhi tuntutan reformasi, yaitu mewujudkan suatu Indonesia baru, Indonesia yang lebih demokratis, lebih adil, dan lebih sejahtera. 7. 28/ 2009 merupakan undang-undang terbaru yang mengatur pajak dan retribusi daerah menggantikan UU No. 5. 2. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pada 7 Mei 1999 dan berlaku efektif sejak tahun 2000. Undang-undang Otonomi Daerah waktu itu dikenal sebagai Decentralisatie Wet 1903 dan merupakan amandemen terhadap Regeringsreglement 1854 (RR 1854). Dalam pengelolaan keuangan daerah, faktor kemampuan. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentangPemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. detikEdu Kamis, 25 Nov 2021 11:04 WIB Desentralisasi sebagai Sistem Pemerintahan, Begini Penjelasannya Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang sebelumnya berlaku. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah; b. Daerah. : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 22D. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua; Mengingat. Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya bersama tiga daerah otonom baru (DOB) lainnya di Papua merupakan bagian dari upaya mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Di mana yang telah di sebutkan dalam UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah berlaku sejak era pemerintahan Presiden BJ Habibie. Ada dorongan pembentukan provinsi baru agar wilayah adat bisa dikembangkan sesuai kebutuhan masing-masing. Harga PERATURAN PELAKSANAAN UU OTONOMI DAERAH BUKU 1. Tetapi, sejak 1999, terjadi penambahan 205 daerah otonom, menjadi total 524 daerah. Halaman ini telah diakses 9936 kali. Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UMUM : 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar. 2. PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH . Pengertian Otonomi Daerah – Otonomi daerah adalah sebuah sistem atau kewenangan yang dimiliki daerah. A. UU Desa mencabut Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 hingga ayat 7. ataupun cita-cita luhur dari otonomi daerah dapat tercapai dan terwujud dengan baik. Menurut Undang-Undang No. Untuk mengatasi kekosongan hukum itu Pasal 14 Undang-Undang 12 tahun 2011 memberikan ruang bagi daerah untuk menetapkan peraturan daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah, yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 17 ayat (1) bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan daerah. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. Pasal 57 ayat (1) sepanjang anak kalimat “… yang bertanggung jawab kepada DPRD”; a. U. SK No 156396 A jdih. Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23); 16. 6187, LL SETKAB : 31 HLM. KOMPAS. Asas-asas Otonomi Daerah Menurut Wenny (2012) ada beberapa asas penting dalam Undang-Undang otonomi daerah yang perlu dipahami, antara lain: Forum Kepala Daerah Tabi-Saireri bersepakat, Otonomi Khusus (Otsus) Papua tetap dilanjutkan, karena diperlukan untuk percepatan pembangunan. There are two important things in discussing about regional autonomy in Indonesia. Pengertian Otonomi Daerah Di Era Otonomi seperti saat ini kemandirian suatu daerah adalah tuntutan utama yang tidak dapat dielakkan lagi. Selain itu, kalau ada kebijakan yang tidak sesuai undang-undang, maka Perda itu bisa dihapus. Undang-undang otonomi daerah terbaru: terdiri dari UU Pemerintahan Daerah, UU Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, PP tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, PP tentang dana alokasi umum daerah provinsi. Menimbang : bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah; daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta untuk mengetahui dan memahami tindak lanjut daerah otonom baru hasil pemekaran yang gagal menyelenggarakan otonomi daerah. Inovasi daerah. Beberapa poin penting dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain: 1. Menurut Syarif Saleh: Otonomi Daerah merupakan hak yang mengatur serta memerintah daerahnya sendiri dimana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari. NOMOR 22 TAHUN 1999. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Oleh Aris Kurniawan Diposting pada 31 Juli 2023. KOMPAS. com - Pemerintah dan DPR menyepakati Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua dilanjutkan pembahasannya ke tahap pengambilan keputusan pada rapat paripurna DPR untuk disahkan sebagai Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Secara etimologi, istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu “autos” dan “namos“. 7. Diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan. View | UU No. UU ini mengatur mengenai pembentukan Provinsi Papua Tengah yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam berbagai aturan tersebut nama Provinsi Aceh mengalami perubahan dari Daerah Istimewa Aceh (DI Aceh), Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), dan Aceh. Undang-Undang ini. Unduh PDF. UU No. Bisnis. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. Padahal aspirasi pemda. Komite Pemantauan Pelaksanaan. tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti; d. 44 tahun 1950 yang mengatur perihal terkait Pokok-pokok pemerintahan daerah bagian Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Penghujung UU Otonomi Khusus Otonomi khusus (Otsus) Papua akan berakhir pada. Penerapan Otonomi Daerah melalui UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan beberapa pemikiran ke. Kedua UU ini bagaikan sekeping mata uang yang tidak dapat dipisahkan. UU No. Tutup. Karena itu, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, antara lain, menyatakan bahwa. DESA - PERATURAN PELAKSANAAN - OTONOMI DAERAH - PERUBAHAN. Dasar Hukum dan Landasan Teori Otonomi Daerah 1 . Selain itu otonomi daerah juga diatur dalam berbagai Ketetapan MPR RI dan peraturan perundang. UU 1/1945 menganut sistem otonomi daerah rumah tangga formil. Urgensi Reformasi Regulasi Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional. Sedangkan prinsip Otonomi Daerah yang dianut oleh Undang-undang No. Payung Hukum Pemekaran Papua. Rabu, 27 September 2023 | 09:15 WIB KURS PAJAK 27 SEPTEMBER 2023 - 03 OKTOBER 2023 Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Masih Tertekan Terhadap Dolar AS Rabu,. Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan. Pengertian Otonomi Daerah. 22 th. 03 Mei 2023 - 19:04 WIB. Dalam Negara kesatuan seperti Indonesia, penyerahan wewenang dari pemerintah diserahkan kepada daerah otonom. Chatib Basri mengatakan syarat fiskal yang lebih ketat itu akan masuk dalam revisi UU No. Undang-undang Otonomi Daerah Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan. Melalui PAD pemerintah daerah diberikan kewenangan mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensinya. Pembinaan dan pengawasan dari pemerintah perlu terus diperkuat karena tantangan ketiga provinsi yang lahir dari Undang-Undang Otonomi Khusus Papua itu cenderung lebih besar dibandingkan DOB dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Merujuk pada ketentuan terbaru yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,. 1. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 3. • Menurut pasal 1 UU Nomor 22 Tahun 1999 (Pemerintahan daerah) Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri. Sehingga, pengertian otonomi "sebanyak-banyaknya" pada dasarnya sama dengan "otonomi seluas-luasnya". Papua; c. OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH Status. Fadel menyatakan bahwa berdasarkan UU No. Undang -Undang No 23 Tahun 2014 Mengatur Tentang Pembagian Wilayah Negara, Kekuasaan Pemerintahan, Urusan Pemerintahan, Kewenangan Daerah Provinsi Di Laut Dan Daerah Provinsi Yang Berciri Kepulauan, Penataan Daerah, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, Perda Dan Perkada, BUMD, Pelayanan Publik,.